IDI's Board is composed of ten associates from distinct supreme audit establishments. Get to learn them improved within our "Satisfy the Board" collection.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the necessity of prioritizing options in coping with The existing financial circumstance faced from the UN as affected by the pandemic and the necessity to maximize coordination between oversight businesses under the UN to further improve accountability and governance.
Sistem pelayanan pengaduan on the web berbasis Net pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen
The IAAC Assembly aims at approving summaries of preceding IAAC meetings, discussing peace maintaining operational spending budget for the duration of July 2021 - June 2022, talking about most recent updates of the decisions of your 75th Normal Assembly pertaining to developments of financial position as afflicted with the pandemic, discussing 2022 OIOS Doing the job prepare and capacity hole in excess of divisions in OIOS, along with discussing coordination and conversation amongst oversight organizations beneath the UN.
With the election on the BPK Vice Chairman because the Vice-Chair of your UN IAAC, Indonesia can outstand and contribute on the improvement as well as facilitation of supervisory cooperation in institutions underneath the UN. Furthermore, Indonesia can even have a task in making sure administration compliance with the outcomes of supervision and proposals from other oversight bodies.
Arif menuturkan, Pansel KPK juga telah mendengarkan masukan publik dari berbagai unsur masyarakat. Masukan itu ditampung lewat sejumlah forum diskusi baik dengan unsur LSM, pimpinan redaksi hingga sejumlah penegak hukum.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang check here bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
This "Cited by" rely includes citations to the following content articles in Scholar. The ones marked * may very well be different through the short article within the profile.
Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Layanan ini merupakan sarana layanan on the web bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
"Saya sih melihat lima tahun ke depan KPK kurang lebih akan mirip-mirip dengan lima tahun ke belakang," katanya.